Desa Bontosunggu

Kecamatan Tamalatea

Kab Jeneponto

Sulawesi Selatan

Mandiri dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa

Updated on November 30, 2015

 

Workshop Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes kerjasama BPMPD, APDESI-LEMBAGA MITRA TURATEA angkatan I telah usai. Tanggal 29-31 Mei 2015 merupakan workshop untuk angkatan II. Di angkatan II ini dihadiri 39 desa dari 82 desa. Jumlah utusan 2 orang per-desa dari unsur aparat desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).


Pelatihan yang terselenggara selama 3 hari ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Peserta diharapkan mampu menyusun dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang partisipatif secara mandiri dan berkelanjutan. Harapan ini pun sejalan dengan harapan peserta yang tertuang pada saat sesi Orientasi Pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa desa juga punya keinginan untuk mandiri dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut. Bahwa ‘desa’ juga telah punya kemampuan dan semangat untuk menentukan arah pembangunan desanya. Bahwa desa ingin diberi ‘kebebasan’ untuk menyusun rencana pembangunan desanya, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tak ada tekanan, pesanan dari pihak manapun. Desa hanya butuh pendampingan tanpa ‘dibuatkan’. Sebab disinilah fungsi pemberdayaannya. Desa yang lebih tahu kebutuhannya!


Semangat kemandirian sangat terlihat dalam suasana pelatihan. Antusiasme membaca dan memahami regulasi terbaru terkait Desa sangat tinggi. Regulasi tersebut seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai pada turunannya seperti Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan desa, Permendesa No.1 tahun 2015 Tentang Kewenangan Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan regulasi lainnya. Sharing pembelajaran terjalin intens selama pelatihan ini. Ada rasa senang dan ada pula kekhawatiran dengan pelaksanaan ‘Regulasi’ ini terkait penggunaan ‘Dana Desa’. Dana Desa berkah atau musibah? demikian ungkap salah seorang Kepala desa. Pertanyaan ini terlontar mengingat ini kali pertama desa akan mengelola dana desa yang notabene berjumlah ratusan juta.


Kendati ada kekhawatiran, namun desa tetap berusaha untuk mempersiapkan diri dalam mengelola Dana Desa dengan baik dan penuh tanggungjawab. Diantaranya dengan terus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pembangunan desa. Bahkan ‘desa’ secara swadaya membiayai pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Mitra Turatea kerjasama dengan APDESI dan BPMPD. Kegiatan pelatihan selama 3 (tiga) hari ini serasa belumlah cukup. Peran pendamping, LSM dan pemerintah dalam mendukung terlaksananya Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan.


Di hari terakhir pelatihan, para peserta kedatangan seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, bapak A.M. IQBAL PAREWANGI. Diajang silaturahmi ini, Senator DPD banyak mendapat ‘keluh-kesah’ dari desa (baca: peserta). Keluh-kesah ini terkait “Dana Desa” dimana ada dua desa dari 82 desa di Kabupaten Jeneponto yang tidak mendapat ‘Dana Desa’. Desa tersebut adalah Desa Sapanang Kecamatan Binamu dan Desa Pallantikang Kecamatan Rumbia. Dana Desa juga belum cair sampai sekarang. Hal ini membuat desa uring –uringan. Bahkan berencana melakukan ‘demonstrasi’kepada bapak Bupati untuk menyampaikan aspirasinya. Beberapa peserta juga menyoroti kinerja BPMPD yang tidak melakukan langkah strategis terhadap ‘dana desa’ yang masih bermasalah. BPMPD dianggap hanya mementingkan ‘Study banding’ dan pemilihan kepala Desa.


Mendengar hal ini Senator DPD RI asal Sulsel ini mengucapkan ‘Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji’un’ untuk dua desa ini. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan terjadi dan menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat pun belum siap dalam implementasi Undang-undang Desa, dan ini merupakan Tanggungjawab Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dari kasus ini, Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat menjadi Pilot Projek untuk skala nasional. “Menyambut Dana Desa” diharapkan untuk tenang. “Gerakan Solidaritas jauh lebih mahal dari 300 juta”, ungkap senator RI asal Sulsel ini.


Diakhir sesi ini pula Senator DPD RI mengacungkan jempolnya untuk 82 desa di kabupaten Jeneponto yang melakukan Pelatihan secara swadaya. “Ini kali pertama terjadi di Indonesia”, pungkasnya. Selamat berjuang!...


 


By : Nurlinda

...


komentar:

vix | vicanim98@yahoo.co.id

good good gooooddddd....


Sistem Administrasi dan Informasi Desa V2.0

Dikembangkan oleh Lembaga Mitra Turatea